Tenaga kependidikan (tendik) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Jusri Adi, menyoroti adanya kesenjangan akses beasiswa dan sertifikasi di kalangan tenaga kependidikan di Indonesia. Ia menilai kebijakan pengembangan kapasitas yang ada saat ini belum sepenuhnya berjalan secara adil.
Jusri yang juga penggagas Persatuan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Indonesia itu menyebut Program Beasiswa Tut Wuri Handayani yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidik Indonesia justru belum dapat diakses secara merata. Program tersebut dinilai cenderung memprioritaskan tenaga kependidikan berstatus aparatur sipil negara (ASN).
“Program Beasiswa Tut Wuri Handayani sejatinya merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan tinggi,” kata Jusri dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).
“Ironisnya, ketika akses pengembangan kapasitas seperti beasiswa itu hanya dibuka bagi ASN, maka negara secara tidak langsung menciptakan kesenjangan pengembangan kompetensi antara tendik PTN dan PTS,” lanjutnya.
Ia menegaskan, tendik di PTN dan PTS memiliki peran yang sama penting untuk menopang sistem pendidikan tinggi nasional. Mereka terlibat dalam administrasi, layanan akademik, hingga pengelolaan mutu institusi, sehingga memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan pengembangan kapasitas.
Menurutnya, ketimpangan akses tersebut juga berpotensi melemahkan semangat profesionalisme dan motivasi kerja tendik PTS. Banyak tenaga kependidikan yang telah mengabdi puluhan tahun, namun belum mendapatkan kesempatan yang sama dalam program peningkatan kapasitas tersebut.
“Padahal, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan seluruh elemen pendidikan memiliki kedudukan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jusri mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Salah satunya dengan menyediakan kuota khusus bagi tendik PTS agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kompetensi.
“Jika tujuan utama Beasiswa Tut Wuri Handayani adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional, maka akses terhadap program tersebut seharusnya dibuka secara inklusif bagi seluruh tenaga kependidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta,” jelasnya.
Selain persoalan beasiswa, Jusri juga menyoroti belum adanya sistem sertifikasi nasional yang kuat bagi tenaga kependidikan. Menurutnya, hingga saat ini baru dosen yang memiliki sertifikasi profesi, sementara tendik belum mendapatkan perhatian serupa.
“Dosen memiliki sertifikasi dosen sebagai bentuk pengakuan kompetensi dan profesionalitas, sementara tenaga kependidikan belum memiliki sistem sertifikasi nasional yang kuat dan merata. Padahal, tendik merupakan pilar penting dalam pelayanan dan tata kelola perguruan tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kualitas pendidikan tinggi tidak hanya bergantung pada dosen dan pimpinan kampus. Tenaga kependidikan juga memiliki peran penting di balik layar dalam memastikan seluruh aktivitas kampus berjalan dengan baik dan lancar.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan sertifikasi tenaga kependidikan secara nasional agar tercipta kesetaraan penghargaan profesi di lingkungan perguruan tinggi.
“Sudah saatnya pemerintah melihat tenaga kependidikan sebagai satu kesatuan ekosistem pendidikan tinggi, bukan dipisahkan berdasarkan status administratif,” pungkasnya.
