Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai membangun Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor tersebut di Dusun Batu Ampar, Desa Macinibaji, Rabu (2/9/2026).
Pembangunan kantor kecamatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Takalar mendorong pemerataan pembangunan. Keberadaan kantor tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat kepulauan dalam mengakses berbagai layanan administrasi pemerintahan.
Selama ini, masyarakat Kepulauan Tanakeke menghadapi tantangan akses transportasi laut saat membutuhkan pelayanan pemerintahan. Jarak tempuh dan kondisi transportasi menjadi sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan warga untuk mengurus keperluan administrasi.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan pembangunan fasilitas pemerintahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Menurutnya, infrastruktur tersebut juga harus mampu memperpendek rentang kendali pemerintahan dan memastikan pelayanan publik menjangkau seluruh masyarakat.
“Laut boleh memisahkan wilayah, tetapi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang layak,” demikian pesan yang mengemuka dalam momentum pembangunan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke.
Daeng Manye menekankan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan maupun kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pemerintahan. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Kehadiran kantor kecamatan tersebut diharapkan dapat membuat pelayanan administrasi bagi masyarakat Tanakeke lebih dekat dan efisien. Selain itu, fasilitas ini juga diproyeksikan menjadi pusat koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.
Pemkab Takalar berharap pembangunan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke dapat mendukung pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, tantangan geografis wilayah kepulauan diharapkan tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan.
