Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Wawali dan Sekda Hadiri Rakor PDAM Makassar, Tekankan Pemulihan dan Reformasi Layanan

Iklan

Makassar — Perumda Air Minum Kota Makassar menggelar rapat koordinasi Dewan Pengawas dan pejabat struktural di Aula Tirta Dharma, Selasa (14/10/2025). Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta dihadiri Sekda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, yang juga Ketua Dewan Pengawas PDAM.

Plt Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, menyampaikan perusahaan menghadapi tantangan besar dari sisi kinerja, infrastruktur, hingga administrasi. Audit BPKP menempatkan PDAM Makassar turun ke peringkat 9 dari 23 PDAM di Sulawesi Selatan dalam tiga tahun terakhir, padahal pernah menjadi terbaik nasional pada 2013.

Ia menjelaskan persoalan utama adalah infrastruktur pipa distribusi yang sudah tua dan membutuhkan peremajaan. Selain itu, audit pendahuluan BPK menemukan 51 temuan administrasi yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui audit tujuan tertentu. Manajemen menargetkan pembenahan menyeluruh secara bertahap.

Meski demikian, kinerja keuangan mulai menunjukkan perbaikan. Pada triwulan pertama tahun ini PDAM mencatat rugi Rp5,3 miliar namun berhasil menjadi laba Rp5,8 miliar pada triwulan ketiga. Hamzah juga menyoroti masalah suplai air baku ke wilayah utara dan timur yang masih bergantung pada koneksi pipa diameter 1.000 mm Pontiku, yang perizinannya masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.

Sekda Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menegaskan pentingnya penyelarasan rencana kerja PDAM dengan visi Pemkot Makassar, termasuk target air bersih gratis bertahap untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai strategi jangka panjang harus fokus pada efisiensi, pelayanan, dan kontribusi PDAM terhadap PAD kota.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi perbaikan kinerja internal PDAM. Ia menilai capaian positif tersebut harus dijaga menjadi pondasi bagi direksi definitif ke depan, serta mendorong seluruh jajaran bekerja profesional dan menjaga integritas agar pelayanan publik dapat kembali optimal dan berkelanjutan.

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *