KUKAR – Sekolah Rakyat sebagai salah satu putusan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 yang diperuntukkan untuk anak kurang mampu dan putus sekolah, program ini menyasar ke seleruh wilayah Indonesia tanpa tekeceuali.
Pembangunan sekolah ini akan dibebankan kepada APBN pusat dan pembangunannya dilimpahkan kementerian PUPR tetap mencantumkan dua alternatif: eks lahan MHU dan dua bidang di Loa Ipuh Darat. Tim survei teknis dijadwalkan turun dalam waktu dekat untuk menilai kontur tanah, drainase, serta jarak ke infrastruktur publik sebelum penetapan akhir.
Disampaikan Plt Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris mengatakan lahan tersebut diprediksi akan membutuhkan 10-20 hektar, secara rekontruksi akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Sosial. “Proyek seluas 10 hektare tersebut merupakan program nasional konstruksi gedung, asrama, dan fasilitas pendukung akan dibiayai APBN lewat Kementerian PUPR. Sementara itu, Kemensos akan mengelola operasional sekolah begitu pembangunan rampung,” jelasnya, Kamis (24/4/2025).
Sekolah Rakyat menargetkan kapasitas 1 000 siswa lintas jenjang dan menerapkan model pendidikan taruna bernuansa keagamaan. Kurikulum dirancang untuk membentuk karakter disiplin sekaligus memberikan keterampilan vokasional yang relevan dengan pasar kerja lokal.
Pemerintah pusat menegaskan seluruh biaya mulai gaji guru, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan harian siswa berasrama ditanggung APBN. Hal ini guna meringankan beban APBD dan memberikan garansi keberlanjutan layanan pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Pemkab Kukar akan memfasilitasi proses pendataan calon peserta dari desa‑desa di wilayahnya, memastikan mereka benar‑benar berasal dari keluarga kurang mampu dan putus sekolah. Seleksi guru dilakukan terpusat di Kemensos, melibatkan uji kompetensi dan wawancara.
” Sekolah Rakyat bakal menjadi tonggak penting transformasi sosial khusunya daerah di Kukar membuka akses pendidikan berkualitas, menekan angka putus sekolah, serta mencetak generasi muda yang siap berkontribusi bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
