Makassar — Ketua DPRD Kota Makassar bersama para Wakil Ketua menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan tersebut digelar pada Senin, 23 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Sipakatau, Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar.
Acara pelantikan dimulai pukul 16.00 WITA dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar. Sejumlah pejabat struktural, tokoh pemerintahan, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan tersebut.
Dalam suasana penuh khidmat, para pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan amanah baru yang dipercayakan. Momentum ini menjadi bagian penting dari langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Makassar menyampaikan apresiasi atas langkah Wali Kota yang terus mendorong penyegaran di jajaran birokrasi. Menurutnya, penataan organisasi merupakan hal yang esensial untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.
“Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi bentuk nyata komitmen Pemkot untuk menghadirkan birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara kedua lembaga akan memperkuat upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar yang maju dan berdaya saing.
“DPRD siap mendukung dan bersinergi dengan pejabat yang baru dilantik dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah. Kami berharap mereka dapat segera beradaptasi, bekerja cepat, serta menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” tambahnya.
Pelantikan pejabat administrator ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan DPRD, pembangunan Kota Makassar diyakini akan berjalan lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
