Pemerintah Kabupaten Takalar memastikan seluruh warga kurang mampu mendapat akses kesehatan melalui BPJS Non-Mandiri. Program ini dibiayai oleh APBD dan APBN sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga miskin.
Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers di Kantor Dinas Sosial dan PMD Takalar, Kamis (17/7/2025). Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menjadi inisiator utama program ini agar tidak ada warga miskin yang terabaikan dalam layanan kesehatan.
Bupati Firdaus menegaskan, “Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga miskin yang tidak bisa berobat hanya karena tak punya BPJS aktif.” Pernyataan ini dikutip dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Takalar, Andi Rijal Mustamin.
Andi Rijal menjelaskan saat ini ada 259.128 jiwa warga Takalar yang tercover BPJS Non-Mandiri. Dari jumlah tersebut, 69.746 jiwa ditanggung APBD dengan anggaran sekitar Rp2,8 sampai Rp3 miliar per bulan atau Rp36 miliar per tahun. Sementara 127.450 jiwa dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Sosial dengan total anggaran Rp146 miliar per tahun.
Dinas Sosial bersama BKKBN Takalar akan melakukan verifikasi data langsung ke desa dan kelurahan untuk memastikan warga miskin di desil 1 hingga 5 benar-benar terdaftar. “Kami siap bantu warga miskin, terutama yang sakit tapi tidak punya BPJS aktif. Asalkan ada surat keterangan miskin dan opname rumah sakit, kami akan asesmen dan usulkan ke Kemensos,” kata Andi Rijal.
Langkah ini juga merespon kasus viral seorang buruh tani di Desa Kalelantang yang memulangkan putrinya dari rumah sakit karena tak mampu bayar biaya perawatan. Pemerintah menegaskan kejadian serupa tidak boleh terulang dan pendataan ulang akan digencarkan.
Selain itu, Pemkab Takalar membuka peluang bagi warga yang ingin mengaktifkan kembali BPJS yang nonaktif, selama memenuhi persyaratan administrasi, agar bisa direaktivasi melalui Kemensos RI.
Dengan program ini, Pemkab Takalar berkomitmen memberikan jaminan kesehatan yang merata dan menghapus hambatan akses layanan bagi warga miskin.
