Program sambungan rumah (SR) gratis yang dijalankan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Pemkab PPU ingin menggali strategi sukses PDAM Makassar dalam mengeksekusi program prioritas Wali Kota Makassar tersebut.
Rombongan Pemkab PPU yang dipimpin Wakil Bupati Abdul Waris Muin bersama Direktur Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) Abdul Rasyid melakukan kunjungan ke Kantor PDAM Makassar, Senin (25/8/2025). Kehadiran mereka disambut langsung Plt Direktur Utama PDAM Makassar Hamzah Ahmad.
Hamzah menjelaskan program sambungan gratis itu lahir dari kebutuhan mendasar masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak warga kesulitan membayar biaya sambungan baru yang mencapai Rp 2,2 juta, bahkan dengan skema angsuran. Karena itu, Pemkot Makassar bersama PDAM memutuskan untuk membebaskan biaya sambungan.
“Program ini ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan sambungan gratis, akses air bersih bisa merata,” ujar Hamzah Ahmad dalam keterangannya.
Sejak dijalankan, PDAM Makassar telah merealisasikan lebih dari 600 sambungan gratis di enam wilayah pelayanan. Ke depan, PDAM menargetkan 2.000 sambungan baru dengan fokus di kawasan padat penduduk bagian utara dan timur Makassar.
Hamzah menambahkan, pemasangan sambungan dilakukan secara gotong royong oleh pegawai PDAM. Mulai dari staf hingga pejabat struktural turun langsung ke lapangan. “Bahkan saya sendiri ikut terjun sebagai penanggung jawab pemasangan di lapangan,” katanya.
Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin mengapresiasi inovasi PDAM Makassar. Menurutnya, model ini relevan dengan visi PPU yang juga ingin menghadirkan sambungan gratis bagi warganya. Saat ini, cakupan layanan air di PPU baru sekitar 30 persen.
“Biaya pemasangan yang tinggi membuat banyak warga belum mampu menikmati air PDAM. Kami datang untuk belajar agar bisa menghadirkan program serupa,” ujarnya.
Ia menekankan kebutuhan air bersih di PPU semakin mendesak, apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah tersebut. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan jaringan, kapasitas instalasi, hingga ancaman kekeringan saat musim kemarau.
Selain mempelajari aspek teknis, pihaknya juga tertarik pada mekanisme verifikasi penerima manfaat, dukungan anggaran pemerintah, serta peran DPRD dan masyarakat dalam menopang program. “Kami ingin memastikan program sambungan gratis bisa berkelanjutan dan tepat sasaran,” kata Waris.
