Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan dukungan penuh terhadap kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) lewat penandatanganan adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penandatanganan ini melibatkan KPU Kukar, Bawaslu Kukar, serta unsur TNI-Polri dari Kodim dan Polres Bontang.
Kegiatan berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar dan dipimpin langsung oleh Bupati Edi Damansyah. Ia menyebut, anggaran PSU yang bersumber dari APBD telah disiapkan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
“Ini bukan sekadar formalitas. PSU adalah prioritas yang harus kita dukung bersama. Anggaran sudah dialokasikan dan harus digunakan secara efisien,” ujar Edi.
Bupati menegaskan, NPHD ini merupakan bentuk komitmen Pemkab dalam memastikan tidak ada kendala logistik, teknis, maupun keamanan selama proses PSU berlangsung.
Tak hanya soal anggaran, Pemkab Kukar juga menaruh perhatian besar pada stabilitas keamanan. Edi menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif, terutama di wilayah-wilayah yang melaksanakan PSU.
“Kami mengajak masyarakat menjaga ketertiban, hindari konflik, dan gunakan hak pilih secara bijak. Ini demi demokrasi yang sehat di Kukar,” tegasnya.
TNI dan Polri akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya seluruh tahapan PSU. Sementara itu, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda juga diminta aktif mendukung terciptanya suasana damai.
Pemkab juga memastikan seluruh penggunaan dana hibah dilakukan secara transparan. Mulai dari honor petugas, logistik pemilu, hingga kebutuhan operasional lainnya diawasi ketat agar tepat guna.
Edi berharap PSU kali ini bisa berjalan lancar dan jadi momentum mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Semoga PSU ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Gunakan hak pilih dan kawal prosesnya,” pungkasnya.
