TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya dalam mendukung dua program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bidang kesejahteraan dan keagamaan, yakni Gratispol (program perjalanan religi gratis seperti umroh) dan Jospol (insentif bagi guru, marbot, dan penjaga rumah ibadah non-muslim).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, usai penandatanganan nota kesepahaman bersama seluruh Pemkab/Pemkot se-Kaltim di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening, Samarinda.
Kehadiran Kukar dalam forum tersebut, yang mewakili Bupati Aulia Rahman Basri, menurut Sunggono bukan hanya sebatas formalitas, melainkan bentuk dukungan terhadap penyelarasan program pusat, provinsi, dan daerah. Ia menyatakan bahwa beberapa program serupa bahkan telah dijalankan Pemkab Kukar jauh sebelum kebijakan provinsi dicanangkan. Salah satunya adalah Program Kukar Idaman, yang menaungi berbagai intervensi kesejahteraan pendidikan dan sosial.
“Kami di Kukar sudah lebih dulu menjalankan berbagai program seperti Beasiswa Kukar Tuntas, Beasiswa 1000 Guru Sarjana, Beasiswa Prestasi Stimulan, serta dukungan terhadap marbot melalui Program Kukar Berkah,” ujar Sunggono.
Namun demikian, ia mengakui masih ada celah yang perlu dilengkapi agar program yang sudah ada bisa diperluas cakupannya, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum tersentuh. Dalam konteks inilah, menurut Sunggono, program Gratispol dan Jospol dari Pemprov Kaltim dapat menjadi penguat dan pelengkap. Ia berharap tidak terjadi duplikasi sasaran atau tumpang tindih penerima manfaat akibat ketidaksinkronan data antara kabupaten dan provinsi.
“Karena itu penting bagi kami untuk terlebih dahulu menyinkronkan data calon penerima manfaat di Kukar dan yang akan ditetapkan Pemprov. Harapannya, program dari dua level pemerintahan ini bisa saling melengkapi, bukan tumpang tindih,” ungkapnya.
Sunggono juga menekankan bahwa kesamaan visi antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim sangat vital, terutama dalam hal membangun kesejahteraan yang inklusif dan menjangkau masyarakat lapisan bawah yang seringkali terlewatkan dalam program-program konvensional. Ia menggarisbawahi pentingnya sinergitas kebijakan agar efek program benar-benar dirasakan masyarakat.
