Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kota Makassar melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam upaya memastikan penyusunan RPJMD berjalan efektif dan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan Kota Makassar dalam lima tahun mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus RPJMD didampingi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. Mereka memaparkan hasil pembahasan internal yang telah dilakukan di tingkat DPRD dan membuka ruang dialog untuk mendapatkan masukan langsung dari pemerintah pusat.
Ketua Pansus menyampaikan bahwa kunjungan ini penting untuk memastikan substansi RPJMD Makassar semakin matang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Arahan dari Kemendagri memberi kami perspektif yang lebih kuat agar RPJMD tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga benar-benar menjawab tantangan pembangunan kota,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri memberikan sejumlah catatan strategis terkait sinkronisasi program dan penyelarasan prioritas pembangunan. Poin-poin tersebut menjadi pedoman agar RPJMD Makassar selaras dengan visi pembangunan nasional, terutama dalam bidang pelayanan publik, pengendalian pertumbuhan kota, dan penguatan daya saing daerah.
Kunjungan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah. Dengan koordinasi yang baik, pembangunan di Kota Makassar diharapkan berjalan lebih terarah, terukur, dan mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat—mulai dari peningkatan kesejahteraan, pengembangan infrastruktur, hingga penataan kota yang lebih berkelanjutan.
Pansus RPJMD menegaskan komitmennya untuk menyusun dokumen perencanaan yang tidak hanya formalitas, tetapi menjadi pijakan kuat bagi pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. “RPJMD ini harus menjadi peta jalan pembangunan Makassar yang efektif. Itu yang ingin kami pastikan,” tegas perwakilan Pansus.
