Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Fraksi NasDem DPRD Makassar Serukan Solusi Cepat Siswa Berstatus Ilegal Dapodik

Foto : Ketua Fraksi Nasdem DPRD Makassar Ari.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar, Ari, menunjukkan komitmen penuh dalam membela hak-hak siswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang saat ini menghadapi permasalahan status ilegal di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dalam waktu dekat, Fraksi NasDem DPRD Makassar berencana memanggil Dinas Pendidikan Kota Makassar guna meminta klarifikasi terkait temuan yang mengkhawatirkan ini.

“Kami pasti selaku perwakilan rakyat dalam waktu dekat ini akan melakukan pemanggilan pada Dinas Pendidikan terkait pernyataan Pak Wali Kota tersebut. Karena kami tidak bisa membiarkan ini lebih lama,” kata Ari dalam keterangnnya, Kamis (16/1/2025).

Ari menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dinas Pendidikan Kota Makassar harus segera mencari solusi agar para siswa dengan status ilegal dapat tercatat di Dapodik, demi memastikan hak pendidikan yang layak bagi setiap siswa.

“Karena ini kan bukan kesalahan siswa atau orang tua siswa. Tapi ini adalah kesalahan atau kebobrokan dari sistem kerja pemerintah Kota Makassar, khususnya di Dinas Pendidikan Makassar,” ujarnya.

Ari mengatakan pentingnya peran Pemkot Makassar dalam menyelesaikan masalah ini. Pemkot harus bertanggung jawab mengubah status siswa yang ilegal menjadi legal agar mereka dapat menikmati hak-hak pendidikan secara penuh.

“Terkait apa metode dan apa yang harus mereka lakukan, yah itu tanggung jawab Dinas Pendidikan dong. Karena anak-anak masuk sekolah melalui pendaftaran dan seterusnya,” jelasnya.

Dalam pandangan Fraksi NasDem, orang tua siswa dan masyarakat tidak seharusnya dibebani dengan masalah ini. Ari menegaskan bahwa tugas utama DPRD dan pemerintah adalah memastikan setiap anak di Kota Makassar mendapatkan pendidikan yang layak dan diakui secara resmi, karena pendidikan adalah hak fundamental yang tidak boleh dikompromikan.

“Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, orang tua murid dan kami pun di DPRD tidak mau tahu. Karena anak-anak di Makassar terutama harus dapat pendidikan yang layak dan harus dapat haknya sebagai siswa yaitu terdaftar di Dapodik,” pungkasnya.

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *