Kutai kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Forum ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah dengan menyelaraskan program kerja antar OPD.
Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan bahwa forum ini penting untuk melakukan cross-check terhadap rencana kerja masing-masing OPD, agar tidak ada tumpang tindih dan program yang disusun bisa berjalan efektif.
“Forum ini memastikan setiap program yang ada dalam rencana awal RKPD 2026 bisa selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” kata Dafip.
Forum ini juga menjadi ajang untuk mempererat kolaborasi antar OPD yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program. Beberapa OPD yang memiliki irisan program di antaranya Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Kesehatan.
Dinsos bertanggung jawab dalam menyediakan data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara DP2KB fokus pada program rumah penitipan anak sebagai program quick win. DP3A juga memiliki keterkaitan dalam program rumah penitipan anak dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dinas Kesehatan mendukung program kesehatan masyarakat.
Dafip menambahkan bahwa forum ini penting sebagai wadah koordinasi, agar jika suatu program tidak dapat diakomodasi oleh satu OPD, OPD lain bisa mengambil alih atau berkolaborasi untuk memastikan program tersebut tetap berjalan.
“Melalui forum ini, diharapkan OPD lain dapat mengambil alih atau berkolaborasi jika suatu program tidak dapat diakomodasi oleh satu OPD,” ujarnya.
Selain OPD, forum ini juga mengundang lembaga kemasyarakatan dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan masukan terhadap perencanaan program. Dafip mengungkapkan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pihak ini akan memperkaya perencanaan program agar lebih inklusif dan tepat sasaran.
“Partisipasi dari berbagai pihak sangat penting agar perencanaan program lebih berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat,” tandasnya.
Forum ini juga merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan yang mengacu pada hasil Musrenbang kecamatan dan konsultasi publik perangkat daerah.
