Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) Semester II Tahun 2023 Pemkot Kota Makassar. Laporan itu diterima Rudiantp Lallo bersama Pj Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra.
Penerimaan LHPK berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (19/1/2024). Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Amin Adab Bangun menyerahkan langsung dokumen LHPK tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan BPK pada Pemerintah Kota Makassar, diungkapkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut. Antara lain pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah, dalam pengelolaan mandatory spending, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, perbaikan database, persampahan dan mobilitas penduduk.
“Ini menjadi titik fokus yang harus dibenahi Pemerintah Kota Makassar ke depannya,” ujarnya.
Mendengar beberapa poin rekomendasi tersebut, Firman Hamid Pagarra mengaku akan segera membenahi dengan cara membangun kordinasi terhadap OPD terkait.
“Hari ini kami menerima beberapa rekomendasi dari BPK. Tentu saja rekomendasi ini akan ditindaklanjuti skpd terkait dalam waktu tertentu dan saya berterima kasih atas masukan yang sangat berharga ini,” ucap Firman.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel Amin Adab Bangun menambahkan besarnya manfaat yang diperoleh dalam pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tapi bagaimana pemerintah atau pimpinan menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan proses sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
“Kami berharap DPRD dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan,” harapnya.
