Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menunda proses lelang kegiatan fisik yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar proses lelang dapat berjalan lebih efektif dan transparan, seiring dengan pengawasan yang lebih ketat oleh pihak legislatif.
Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengimbau agar proses lelang kegiatan fisik untuk Tahun Anggaran 2025 ditunda. Menurutnya, keputusan ini perlu diambil untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lebih teratur.
“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo.” kata Ray Suryadi Arsyad dalam keterangannya pada Jumat (17/01/2025).
Ray menjelaskan, imbauan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang ditegaskan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang tertanggal 11 Desember 2024. Surat edaran tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak sampai kepala daerah terpilih resmi menjabat.
“Tujuannya adalah agar transisi pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan program pembangunan dapat lebih efektif untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ray, yang juga berasal dari Partai Demokrat.
Terpisah anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah dari Partai Hanura, turut mendukung langkah ini. Dia menegaskan bahwa menghormati proses transisi pemerintahan sangat penting demi keberlanjutan pembangunan yang terarah.
Menurut Muchlis, pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau inefisiensi anggaran.
“Pilkada 2024 adalah momentum penting bagi warga Makassar untuk menentukan arah masa depan kota. Dengan menunda lelang kegiatan fisik, pemerintah transisi bisa mempersiapkan langkah strategis yang mendukung keberhasilan pemerintahan Wali Kota Makassar yang baru,” ujar Muchlis yang juga anggota Komisi D DPRD Makassar.
Muchlis menegaskan pentingnya menunda proses lelang kegiatan fisik di Makassar. Dia menyarankan agar kegiatan tersebut tidak segera dilelang hingga Wali Kota terpilih resmi dilantik.
“Jangan dilelang dulu kegiatan fisik sampai Wali Kota terpilih dilantik. Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya. Ini agar program yang dijalankan mencerminkan visi pemimpin baru.” pungkasnya.
