DPRD Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pesantren agar segera dibahas dan disahkan pada tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar, Basdir, yang juga merupakan legislator dari Fraksi PKB.
“Ranperda Pesantren menjadi prioritas kami di Fraksi PKB, dan alhamdulillah disepakati juga oleh fraksi-fraksi lain,” ungkap Basdir, Kamis (06/02/2025).
Menurut Basdir, keberadaan pesantren di Kota Makassar telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam pembinaan karakter dan pendidikan keagamaan. Karena itu, regulasi yang mengatur dan melindungi pesantren dinilai sangat penting.
“Pesantren-pesantren di Makassar sudah banyak berdiri. Tapi belum ada regulasi khusus yang mengatur mereka. Ini yang ingin kami dorong lewat Ranperda ini,” jelasnya.
DPRD Makassar melalui Bapemperda, lanjut Basdir, akan segera menjadwalkan pertemuan dengan para pembina dan pimpinan pesantren untuk menyerap masukan sebelum proses legislasi berlanjut.
“Kita ingin perda ini lahir dari hasil dialog. Dalam waktu dekat kami akan duduk bersama para pembina pesantren agar perda ini benar-benar sesuai kebutuhan mereka,” tambahnya.
Basdir berharap Ranperda Pesantren bisa rampung tahun ini dan menjadi salah satu produk legislasi prioritas DPRD Makassar 2025.
“Target kami, Ranperda ini tuntas tahun ini agar bisa segera diimplementasikan demi kemajuan pesantren di Kota Makassar,” tutupnya.
