KUKAR – Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus memperkuat upaya pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
Kepala DKP Kukar, Muslik mengungkapkan hingga kini pihaknya telah mencapai target fasilitasi sebanyak 25 ribu nelayan dan pembudidaya ikan, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“Kalau target kita sebagaimana RENSTRA dan RPJM, itu artinya kita sudah tercapai untuk fasilitasi sebanyak 25 ribu nelayan dan pembudaya ikan itu,” ujarnya, beberapa hari lalu.
Namun demikian, Muslik menegaskan pencapaian tersebut tidak membuat pihaknya berpuas diri.
Ia menyoroti secara keseluruhan, jumlah nelayan dan pembudidaya ikan di daerah ini mencapai lebih dari 35 ribu orang.
Oleh karena itu, tahun ini DKP berkomitmen untuk memperluas jangkauan bantuan, menyasar kelompok yang belum tersentuh oleh program-program sebelumnya.
“Tahun ini, yang mana-mana yang belum tersentuh juga kita coba untuk sentuh dengan bantuan tersebut,” lanjutnya.
Program-program pengurangan kemiskinan tetap menjadi salah satu fokus utama DKP.
Selain memberikan bantuan langsung kepada nelayan dan pembudidaya, pemerintah juga melanjutkan fasilitasi sarana dan prasarana, baik untuk kegiatan budidaya maupun layanan pendukung lainnya.
“Program-program terkait dengan kemiskinan itu salah satu prioritas kita. Dukungan terhadap sarana-prasarana budidaya maupun pelayanan juga masih kita lanjutkan, kita tuntaskan,” ucapnya.
Selain pemberdayaan sosial-ekonomi, DKP juga menargetkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN).
Fasilitas ini penting untuk menunjang operasional nelayan, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan efisiensi kerja di sektor kelautan dan perikanan.
“Target kita untuk mendorong SPBUN itu sudah kita dorong, mudah-mudahan sebelum 2026 itu sudah ada yang terbangun,” harapnya.
