Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Aggaran Pendapatan Belanja Daerah Takalar 2026 Disepakati Rp 1,033 Triliun

Iklan

Aggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar tahun 2026 mendatang disepakati senilai Rp 1,033 triliun. Kesepakatan tersebut dicapai melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Takalar, Pattallassang, Jumat, 28 November 2025.

Rapat Paripurna berjalan dengan dinamika. Walaupun jadwal resmi dimulai pukul 14.00 WITA, pertemuan baru dibuka pada pukul 15.05 WITA lantaran dewan menunggu kehadiran para anggota. Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, hadir mewakili Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye yang tengah menjalani masa cuti.

Dalam forum tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum dan rekomendasi mereka terhadap rancangan APBD 2026. Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Israwati, menegaskan bahwa APBD tahun depan harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan menjadi instrumen keadilan dalam pembangunan. Ia juga meminta pemerintah lebih cermat dalam menghitung proyeksi pendapatan daerah serta memastikan anggaran untuk sektor layanan dasar, seperti perbaikan jalan dan kesehatan, benar-benar memadai.

Fraksi PPP turut memberikan sorotan. Hj. Dawati Sarri menekankan perlunya prioritas anggaran pada penguatan UMKM, pertanian, dan sektor perikanan. Menurutnya, ketiga sektor itu merupakan tulang punggung ekonomi warga Takalar yang harus mendapat dukungan serius demi menjaga stabilitas pendapatan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara Ibarahim Bakri meminta pemerintah memperkuat tata kelola berbasis data yang akurat dan mutakhir. Ia menilai pembangunan akan sulit terarah apabila pemerintah tidak didukung data yang valid dan terukur.

Menanggapi beragam masukan tersebut, Wakil Bupati Hengky Yasin menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta efisiensi belanja yang dinilai tidak produktif. Hengky juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mengawal pelaksanaan APBD agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dengan ditetapkannya APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen menjalankan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Share:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *