Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye meminta jajarannya mempercepat realisasi penghasilan tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa. Dia menginstruksikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Arahan itu disampaikan Daeng Manye saat memimpin rapat koordinasi bersama camat dan kepala desa se-Kabupaten Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Senin (5/10/2026). Rapat yang digelar setelah apel gabungan tersebut juga membahas penyelarasan program dan penguatan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik.
Dalam arahannya, Daeng Manye menegaskan pentingnya kesamaan visi dan pemahaman antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar berbagai kendala di tingkat desa dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
“Saya ingin kita semua satu frekuensi. Satu pola pikir, satu pemahaman, dan satu tujuan dalam melayani masyarakat. Pertemuan hari ini, termasuk apel pagi tadi, adalah bagian dari upaya menyatukan itu,” ucap Daeng Manye.
Dia mengatakan jabatan yang diemban setiap aparatur merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, kelancaran administrasi keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan.
Daeng Manye juga meminta para kepala desa lebih proaktif menjalin komunikasi dengan Pemkab Takalar apabila menghadapi kendala di lapangan. Hal itu terutama menyangkut persoalan yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
“Setiap desa punya karakter dan tantangan yang tidak sama. Meskipun isunya sama, seperti pertanian, tapi konteks dan penyelesaiannya bisa berbeda. Maka perlu komunikasi intensif, satu visi dan satu komitmen dalam melayani warga,” tuturnya.
Di akhir arahannya, Daeng Manye mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan solidaritas antarkepala desa melalui wadah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Dia berharap perbedaan di antara pemerintah desa tidak menjadi penghalang untuk memperkuat kerja sama dan kebersamaan dalam melayani masyarakat.
