Pendapatan daerah Kabupaten Takalar pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp 998,457 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 969,567 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Proyeksi tersebut menjadi bagian dari pembahasan arah kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Takalar untuk tahun depan. Angka pendapatan dan belanja itu disampaikan dalam rangkaian persetujuan KUA-PPAS 2027 bersama DPRD Takalar.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye bersama pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan KUA-PPAS 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Takalar, Rabu (23/9/2026).
Sebelum disepakati, rancangan anggaran tersebut telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Takalar. Pembahasan mencakup arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan yang akan menjadi acuan penyusunan anggaran tahun depan.
Daeng Manye mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah penggunaan anggaran daerah.
“Kesepakatan KUA-PPAS ini adalah wujud komitmen bersama untuk memastikan APBD 2027 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Takalar. Terima kasih kepada DPRD yang telah membahas secara konstruktif,” ujar Daeng Manye.
Dengan proyeksi pendapatan Rp 998,457 miliar dan belanja Rp 969,567 miliar, rancangan tersebut menjadi pijakan awal dalam merumuskan kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah daerah. Rincian program dan alokasi anggarannya akan dituangkan dalam tahapan penyusunan APBD berikutnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Takalar, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Takalar. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga menyerahkan dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD.
Setelah persetujuan KUA-PPAS 2027 ditandatangani, Pemerintah Kabupaten Takalar akan melanjutkan proses penyusunan Rancangan APBD 2027. Tahapan tersebut menjadi langkah lanjutan untuk menetapkan rencana pendapatan dan belanja daerah tahun depan.
