DPRD Kota Makassar menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar. Rapat ini menjadi momen bagi fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum mereka terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
DPRD Makassar menekankan bahwa peran legislatif adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah APBD digunakan tepat sasaran.
“Kami hadir untuk memastikan pemerintah kota menjelaskan penggunaan anggaran secara rinci, agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari APBD,” ujar salah satu anggota DPRD yang ikut menyampaikan pemandangan umum.
Sembilan fraksi DPRD kemudian menyampaikan catatan, kritik, dan saran terkait belanja daerah, program pembangunan, serta capaian sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fraksi menekankan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap program yang dianggap belum optimal.
Sementara itu, pemerintah kota yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham yang membacakan tanggapan resmi, menjawab semua catatan dan kritik fraksi. DPRD menilai jawaban pemerintah kota penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan legislatif, sekaligus memastikan akuntabilitas setiap kegiatan dan program APBD.
Anggota DPRD menekankan bahwa tanggapan pemerintah harus menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut, dan DPRD akan terus memantau pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan. “Tugas kami bukan hanya memberikan catatan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas salah satu anggota Komisi D.
Rapat paripurna ini menegaskan posisi DPRD sebagai wakil rakyat yang aktif mengawasi kinerja pemerintah kota, memastikan transparansi penggunaan anggaran, dan menuntut pertanggungjawaban penuh atas APBD yang digelontorkan untuk pembangunan kota Makassar.
