Makassar — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar menggelar rapat kerja untuk membahas sejumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan menjadi prioritas pembahasan pada masa sidang berikutnya. Rapat ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan regulasi daerah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Bapemperda menekankan pentingnya penyusunan Ranperda yang responsif terhadap dinamika sosial dan aspirasi warga. Setiap usulan yang masuk akan dikaji secara komprehensif, baik dari aspek substansi, urgensi, maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ketua Bapemperda menyampaikan bahwa seluruh proses pembentukan perda dilakukan secara terbuka dan partisipatif, dengan memperhatikan masukan dari berbagai elemen masyarakat. “Kami ingin memastikan setiap perda yang disahkan benar-benar bermanfaat bagi warga dan mendukung kemajuan Kota Makassar,” ujarnya.
Usai rapat, sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Makassar. Mereka menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu daerah dan kebijakan publik yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
Para pengunjuk rasa kemudian diterima secara langsung oleh anggota dewan di ruang penerimaan aspirasi DPRD. Dalam dialog tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan pandangan dan harapan agar DPRD tetap menjadi lembaga yang terbuka terhadap kritik serta aspirasi rakyat.
