Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai SKPD Kota Makassar mendatangi Gedung DPRD Makassar, Kamis (15/5/2025). Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini masih menggantung, meski telah mengikuti seleksi tahap pertama Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024.
Aksi ini dipimpin oleh Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Makassar, Sukri Zulkarnain alias Uky, yang menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Ketua Komisi A DPRD Makassar. Dalam audiensi tersebut, para honorer menyerahkan data nama-nama yang tidak lolos seleksi tahap awal dan meminta tindak lanjut konkrit dari pemerintah daerah.
“Kami tidak datang untuk menekan, tapi untuk mencari kejelasan. Sampai sekarang jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) belum juga ada, sementara waktu terus berjalan,” ujar Uky kepada wartawan.
Menurut Uky, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Akhmad Namsum, sebelumnya menyebut lebih dari 3.200 honorer telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun di lapangan, banyak honorer justru mendengar kabar bahwa data mereka belum masuk ke pusat.
“Informasi simpang siur ini yang membuat kami resah. Kami ingin ada kejelasan resmi,” katanya.
Para honorer menegaskan bahwa yang mereka tuntut bukanlah keistimewaan, melainkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Mereka menolak jika hanya dijadikan pegawai paruh waktu atau outsourcing tanpa jaminan hak dan perlindungan kerja.
“Kalau hanya ganti istilah tanpa kepastian hak dan masa depan, apa bedanya? Kami ingin status yang sah dan diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan,” tegas Uky.
Ia juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Plt. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terkait nasib usulan tenaga honorer Makassar.
“Kalau benar data kami belum sampai ke pusat, tolong diklarifikasi. Ini menyangkut ribuan orang yang sudah puluhan tahun mengabdi,” ujarnya.
