TENGGARONG – Kisah seorang ibu yang menuliskan surat tangan kepada Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, setelah rumahnya hancur akibat longsor di Jalan Gunung Pegat, Tenggarong, menjadi simbol kuat komunikasi langsung antara warga dan pemimpin daerah. Surat itu tidak hanya dibaca, tetapi menjadi pemicu langkah nyata dari pemerintah untuk bertindak cepat dan terarah.
Bupati Aulia langsung meninjau lokasi longsor di RT 35 Kelurahan Melayu, pasca kejadian yang terjadi pada 28 Mei 2025 tersebut. Rumah milik ibu janda dengan tiga anak itu mengalami kerusakan berat—bagian depan rumah amblas, plafon berlubang, dan lantai penuh retakan. Hasil peninjauan menyatakan rumah tersebut tidak lagi layak huni.
“Ibu tersebut menulis langsung surat kepada kami. Setelah kami terima dan cek ke lapangan, kondisinya memang darurat dan perlu tindakan segera,” ujar Bupati Aulia saat ditemui di lokasi, Rabu (2/7/2025).
Langkah cepat tak hanya datang dari pimpinan daerah. Ketua RT setempat juga telah melaporkan kondisi rumah warga jauh sebelum peninjauan. Hal ini mencerminkan sistem koordinasi lapangan yang aktif dan sinergis antara masyarakat dan pemerintah.
Namun, lebih dari sekadar respons darurat, Pemkab Kukar melihat kejadian ini sebagai momentum memperkuat strategi mitigasi bencana. Aulia menekankan bahwa pendekatan penanganan bencana tidak bisa reaktif semata, tetapi harus proaktif melalui perencanaan dan antisipasi yang matang.
“Penanganan bencana jangan tunggu api menyala baru kita padamkan. Kita harus cegah sejak dini,” tegasnya.
Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar kini diminta menyusun Buku Mitigasi Bencana, sebagai pedoman lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Buku ini nantinya akan menjadi panduan teknis langkah-langkah pengamanan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
Langkah lanjutan pun tak kalah penting. Pemkab Kukar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) telah menyiapkan lahan relokasi seluas 1,3 hektare di belakang RSUD AM Parikesit sebagai opsi pemukiman baru yang lebih aman bagi warga terdampak.
“Kita ingin membangun rumah yang layak dan aman. Jika memungkinkan, warga akan direlokasi ke sana. Tapi saya juga sudah minta alternatif lahan tambahan disiapkan,” kata Aulia.
Hingga saat ini, total tujuh rumah dilaporkan terdampak di kawasan Gunung Pegat, dengan lima di antaranya rusak berat. Sambil menyiapkan relokasi permanen, pemerintah juga tengah mengusahakan tempat penampungan sementara bagi para korban.
Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa Pemkab Kukar tak hanya tanggap dalam kondisi darurat, tetapi juga serius membenahi tata kelola penanggulangan bencana secara sistemik. Tak kalah penting, perhatian khusus dari seorang kepala daerah terhadap satu surat tangan warga, menjadi bukti bahwa komunikasi masyarakat tetap menjadi fondasi utama dalam pelayanan publik.
“Kami tidak akan tinggal diam. Semua warga terdampak akan kami urus. Ada yang akan direlokasi, rumah lainnya akan diperbaiki,” tutupnya.
