KUKAR – Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Kartanegara (Kukar) segera meninjau tiga kandidat lahan seluas total 10 hektare untuk proyek Sekolah Rakyat berkapasitas 1000 siswa putus sekolah dari keluarga tidak mampu. Peninjauan lapangan dijadwalkan setelah seluruh dokumen usulan diserahkan bupati beserta Sekretaris Daerah.
Tiga lokasi yang diusulkan meliputi eks lahan perusahaan tambang MHU, dua petak lahan di Loa Ipuh Darat, serta area di Desa Tanjung Limau, Muara Badak. Seluruh bidang tanah sudah berstatus hibah ke pemerintah daerah, sehingga tak terkendala pembebasan lahan.
“Proses desain dan konstruksi sepenuhny dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian PUPR. Pemkab Kukar hanya menyiapkan lahan dan mendampingi proses survei,” jelas Plt Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris, Kamis (24/4/2025).
Berdasarkan instruksi pemerintah pusat, pembangunan ditargetkan dimulai secepat‑cepatnya pada tahun anggaran 2025; namun Kementerian PUPR masih membuka opsi percepatan bila anggaran 2024 masih tersedia.
Setelah bangunan selesai, pengelolaan beralih ke Kementerian Sosial (Kemensos). Pemkab Kukar akan membantu merekrut calon siswa—anak putus sekolah dari keluarga prasejahtera—melalui seleksi terbuka bertahap.
Tenaga pendidik pun direkrut secara nasional; beban gaji guru, operasional sekolah, asrama, dan sarana‑prasarana ditanggung penuh APBN, sehingga daerah tidak menambah biaya rutin.
“Konsepnya ala sekolah taruna berpadu kurikulum keagamaan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan keluar bagi ribuan remaja kurang mampu di Kukar untuk melanjutkan pendidikan, sekaligus mengangkat kesejahteraan keluarga mereka,” pungkasnya.
